Alami Banjir, Warga Dinar Indah Audiensi Ke Dewan

Alami Banjir, Warga Dinar Indah Audiensi Ke Dewan

Semarang, DPRD Kota (25/01) DPRD Kota Semarang pada hari Rabu (25/01) melakukan agenda rapat pimpinan DPRD Kota Semarang untuk menindaklanjuti audiensi warga Perumahan Dinar Indah RW. 26 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang yang terkena banjir.

Sidang sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Semarang yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Agung Budi Margono, ST, MT. dan dihadiri oleh para pimpinan fraksi. Agenda ini membahas terkait dengan solusi penanganan banjir di daerah Perumahan Dinar Indah yang sudah melanda warga hampir tiga tahun dan ditiap tahunnya dapat terjadi banjir sebanyak empat kali.

Perwakilan dari warga menjelaskan bahwa di kawasan tersebut terdapat 44 Kartu keluarga dimana sebagian warga telah mengungsi ke daerah asal karena dilanda banjir. Warga meminta Pemerintah Kota dengan dijembatani oleh dewan untuk merealisasikan permintaan warga yakni melakukan relokasi perumahan tersebut.

Selain relokasi warga juga meminta kebijakan pada Bank BTN untuk melakukan penghapusan bunga bank atas perumahaan serta penundaan angsuran pokok. Agung BM memberikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah melakukan langkah-langkah teknis untuk menangani masalah ini, namun kondisi di kawasan tersebut masih memprihatinkan.

“ Kita mendesak Pemerintah kota segera adakan koordinasi dengan warga karena kita saksikan sendiri bahwa banjir sudah mengkhawatirkan. Usulan warga harus disikapi dengan bijak, karena persoalan relokasi harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Setidaknya langkah jangka pendek sudah konfirmasi ke Pemerintah kota,seperti penanganan tanggul, penanganan di kawasan tersebut agar ada pengendalian banjir sudah dilakukan dan ini butuh klarifikasi pada beberapa pihak. “ ungkap Agung

Agung BM menambahkan masalah relokasi ini bukanlah sesuatu yang mudah dan butuh klarifikasi beberapa pihak, ditambah lagi PT. Astrid Jaya yang merupakan perusahaan pengembang perumahan tersebut statusnya secara hukum masih bermasalah. (hm)

 

Leave a Reply