Riyono Minta Pemerintah Evaluasi Pelarangan 21 Alat Tangkap Cantrang

Riyono Minta Pemerintah Evaluasi Pelarangan 21 Alat Tangkap Cantrang

Pemerintah didesak pemerintah mengevaluasi kembali peraturan pelarangan 21 alat tangkap yang tertuang dalam Permen KP nomor 71/2016 karena peraturan tersebut. “Sebagaimana rekomendasi Komnas HAM, telah melanggar hak asasi nelayan dan mengalami cacat proses dan substansial. Peraturan ini juga telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang menyengsarakan nelayan dan pelaku industri perikanan dalam skala yang besar,” […]

Read More »