NJOP Direvisi, Dewan Imbau Warga Tahan Bayar PBB

NJOP Direvisi, Dewan Imbau Warga Tahan Bayar PBB

Kenaikan PBB yang cukup tinggi ternyata meresahkan warga masyarakat yang merasa keberatan. Menanggapi persoalan itu, Wali Kota Semarang bersama Bapenda telah melakukan koordinasi dan akan merevisi nilai jual objek pajak (NJOP) agar PBB tidak memberatkan. Oleh karena itu Ketua Komisi B Agus Riyanto Slamet akan segera memanggil Bapenda terkait rencana tersebut. Agus meminta akan warga jangan membayar pajak terlebih dahulu hingga dapat tagihan pajak yang baru.

Agus memberikan apresiasi kepada pemerintah kota (pemkot) yang meninjau ulang NJOP, namun Agus juga menilai pemkot kurang koordinasi. Keputusan peninjauan NJOP ini dinilainya cukup terlambat sehingga bisa membingungkan masyarakat, sebab banyak masyarakat yang sudah mendapatkan tagihan untuk pembayaran pajak 2018 melalui surat pemberitahuan pajak dan mungkin sudah banyak juga yang melakukan pembayaran.

“Insyaallah, kami akan segera melakukan koordinasi ke Bapenda, karena persoalan PBB ini ternyata juga kompleks dan banyak membingungkan masyarakat. Masyarakat yang belum membayar pajak, tahan dulu hingga mendapatkan tagihan baru sesuai kebijakan penurunan NJOP. Untuk yang sudah membayar, kami juga akan koordinasikan perihal status uang kelebihan bayarnya,” jelas Agus.

Agus menututurkan, manajemen tata kelola PBB ini juga perlu diperbaiki, karena ada temuan di lapangan yang janggal, mulai dari surat pemberitahuan pajak yang dobel, juga jumlah tagihan yang salah sehingga menimbulkan keresahan. Untuk itu, keputusan revisi NJOP ini juga sekaligus momentum untuk melakukan perbaikan.

“Temuan banyak, ada yang surat pemberitahuan pajak dobel dengan nama obyek pajak sama, ada juga yang NJOP hanya 100 juta namun tetap muncul tagihan pajaknya. Revisi NJOP momentum bagus sekalian melakukan evaluasi dan perbaikan,” terang Agus.

Agus juga meminta untuk melakukan pengkajian dan rencana agar target penerimaan pajak daerah yang sudah disepakati dalam APBD 2018 tetap terpenuhi meskipun akan ada penurunan NJOP. Target penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 mencapai 1,2 triliun, dan PBB tahun 2017 memberikan porsi yang cukup besar hingga 30% dari total penerimaan pajak daerah.

“Penurunan NJOP tentu akan berdampak pada penerimaan pajak yang sudah direncanakan, untuk itu kami meminta untuk ada kajian dan rencana agar penerimaan pajak tetap dapat tercapai, tahun 2018 PBB ditargetkan naik 12,5% atau mencapai 367 juta,” terang Agus.

Leave a Reply